Tahun Ini Sebanyak 900 Nakes dan Tenaga Honorer Segera Diangkat Menjadi PPPK Paruh Waktu di Pemkab Subang

Subang, JMI - Sebanyak 900 tenaga kesehatan, administrasi dan berbagai tenaga yang dibutuhkan di dunia kesehatan di Kabupaten Subang, tahun 2025 ini segera diangkat menjadi PPPK paruh waktu oleh Pemkab Subang. 

Kepala Dinas Kesehatan Dr.Maxi kepada JURNAL MEDIA Indonesia diruang kerjanya, pada Jum'at (12/9/2025) menyampaikan bahwa dengan diangkatnya 900 nakes tersebut, pemerataan pelayanan kesehatan di Kabupaten Subang akan tercapai sesuai dengan harapan.

Pelayanan kesehatan yang harus menyentuh langsung kepada masyarakat, sehingga target pelayanan kesehatan tersebut bisa tercapai, lanjut Kadinkes, pelayanan kesehatan masyarakat di seluruh Puskesmas di Kabupaten Subang.

 

"Sesuai dengan data best ke 900 PPPK di dinas kesehatan, itu, 50 merupakan nakes, dan 400 lagi merupakan pegawai adminstrasi dan pegawai lainnya, yang tersebar di 40 Kecamatan dan juga di dinas kesehatan," ungkap dr. Maxi.

Lebih lanjut,"Dr.Maxi menegaskan untuk pemerataan dinkes sendiri, pihaknya juga akan melakukan pemetaan penempatan PPPK. Karena ada beberapa puskesmas yang mengalami kekosongan pegawai yang dibutuhkan, ada juga puskesmas yang memiliki pegawai dengan tupoksi yang ganda.

"Kita akan mengusulkan pemetaan itu ke BKPSDM, agar kebutuhan PPPK di seluruh puskesmas, terjadi pemetaan," terangnya.

 

Semua itu dilakukannya, agar kebutuhan pegawai di setiap puskesmas bisa lebih proporsional. Seperti contohnya, kebutuhan untuk dokter gigi misalnya, jangan sampai ada dua dokter di satu puskesmas.

 

"Itukan, tidak proporsional, yang kita butuhkan adalah, satu nakes di satu puskesmas, sehingga pelayanan di seluruh puskesmas bisa merata," tegas Maxi.

Kepala Dinas kesehatan dr.maxi di ruang kerjanya pada, Jumat,12/9/2025

Ia menambahkan dengan diangkatnya semua tenaga honorer di dinas kesehatan, khususnya di sejumlah puskesmas, yang belum naik statusnya menjadi BLUD, tentunya, anggaran untuk membayar tenaga honorer, bisa dialihkan untuk menambah membeli obat-obatan jika kekurangan, untuk membayar listrik dan juga internet.

 

"Dengan pengangkatan semua tenaga honorer menjadi PPPK, akan meringankan puskesmas yang statusnya bukan BLUD. Sehingga sebelumnya anggaran untuk bayar tenaga honorer, bisa dialihkan untuk membeli obat-obatan jika terjadi kekurangan obat-obatan di puskesmas, bisa dialihkan untuk bayar listrik, dan juga bayar internet," tandasnya.

Pewarta: Agus Hamdan

 

 

 

Share on Google Plus