Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan peresmian Gedung Pos Bapas Kolonodale dan penyerahan kunci kendaraan dinas, Jumat (13/2/2026), di Aula Dr. Suhardjo Lapas Kolonodale.
Bagus menjelaskan, kerja sama dengan Pemerintah Daerah Morowali Utara bertujuan meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan melalui dukungan program pelatihan, kegiatan reintegrasi sosial, serta penguatan layanan pemasyarakatan yang berkelanjutan.
“Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan proses pembinaan tidak berhenti di dalam lapas, tetapi berlanjut hingga warga binaan kembali dan diterima di tengah masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, sinergi antara pemasyarakatan dan pemerintah daerah sangat penting dalam menciptakan sistem pembinaan yang komprehensif, terukur, dan berdampak nyata bagi keamanan serta kesejahteraan sosial.
“Pendekatan pemasyarakatan modern menempatkan pembimbingan dan pemberdayaan sebagai kunci menekan residivisme sekaligus membangun kemandirian warga binaan,” ungkapnya.
Ia juga menuturkan bahwa peresmian Pos Bapas Kolonodale menjadi bagian penting dalam mendukung penerapan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).
“Dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, paradigma pemidanaan bergeser ke arah keadilan restoratif dan pengawasan berbasis masyarakat, sehingga keberadaan Pos Bapas menjadi infrastruktur strategis dalam implementasinya,” jelasnya.
Bagus berharap sinergi bersama Pemda Morowali Utara terus diperkuat agar program pembinaan, pembimbingan klien pemasyarakatan, serta pelayanan publik di bidang pemasyarakatan semakin efektif dan menjangkau masyarakat luas.
“Pemerintah daerah mendukung penuh program pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan karena hal ini berkaitan langsung dengan ketertiban masyarakat, pembangunan sumber daya manusia, serta pencegahan kejahatan berulang,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan Pos Bapas Kolonodale diharapkan mampu mempercepat layanan pembimbingan kemasyarakatan serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pidana alternatif di daerah.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua I DPRD Morut, Wakapolres Morut, Danpos Polairud, Danpos AL, Komandan Yonif TP 825, Danki Brimob Lemboroma, perwakilan Kajari, Danramil, serta tamu undangan lainnya.
Humas Kanwil Ditjenpas Sulteng/Tim JMI Sulteng
0 komentar :
Posting Komentar