WWW.JURNAL MEDIA INDONESIA.COM

Ratusan Security BUMN PT PELNI Diberhentikan Paksa, Ngadu ke Raja Galuh Pakuan Ingin Mendapat Keadilan yang Layak

JMI - Ratusan tenaga pengamanan atau security yang bekerja di BUMN PT PELNI diberhentikan paksa tanpa alasan yang jelas. Mereka lantas mengadukan nasib mereka ke Raja LAK Galuh Pakuan Rahyang Mandalajati Evi Silviadi SB.

Perwakilan para security, Ma'ruf mengungkapkan bahwa ratusan rekan-rekan kerjanya sesama security sudah bekerja mengamankan kapal rata-rata 24 tahun. Lalu diberhentikan begitu saja per tanggal 31 Maret 2024 dengan keluarnya surat dari VP SDM PT PELNI.

"Selama bekerja, tak ada kesalahan fatal yang dilakukan, direksi PT PELNI hanya beralasan bahwa usia kami sudah melewati batas 45 tahun. Kami tahu, masih banyak security lain yang berusia lebih tua bahkan seharusnya sudah pensiun, namun masih bekerja," ucap Ma'ruf saat ditemui di Karatwan Galuh Pakuan, Jumat 26 April 2024.

Lebih lanjut,"Ma,ruf menyampaikan bahwa Pihaknya merasa keputusan direksi PT PELNI hanya sepihak dan tanpa dasar yang jelas malah cenderung bertentangan dengan undang undang. Ma'ruf bersama rekan-rekan ingin mendapatkan keadilan selayaknya karyawan yang sudah mengabdi puluhan tahun.

"Keputusan direksi ini sangat merugikan kami. Sebab tanpa ada sosialisasi dan tanpa pesangon yang layak. Masa kami rata-rata cuma dikasih pesangon Rp1,2 juta saja. Apa itu manusiawi?" tegasnya.

Ma'ruf menduga direksi BUMN PT PELNI sengaja ingin menyingkirkan dirinya dan rekan-rekan, untuk melakukan rekrutmen security baru yang sama sekali nihil pengalaman. Padahal security lama masih dalam usia produktif karena belum mencapai 58 tahun.

"Oleh karena itu, demi mencari keadilan, kami mewakili ratusan security lain yang senasib, mengadukan persoalan ini ke Raja Galuh Pakuan. Kami berharap Raja Galuh Pakuan menggunakan pengaruhnya untuk membantu kami. Kami sedang butuh- butuhnya biaya untuk keluarga, anak sekolah dan lain-lain. Gimana nasib masa depan keluarga kami nanti?" ucap Ma'ruf.

Ma'ruf mempersoalkan terkait insentif senilai Rp1,2 juta sebulan baru dibayarkan selama 6 bulan pertama sejak 2014. Sisanya tidak dibayarkan. Jika dihitung, maka hak mereka yang hilang sebanyak Rp 28 miliar. Belum lagi soal premi BPJS Ketenagakerjaan yang seharusnya dibayarkan sejak 2013, ternyata baru dibayarkan tahun 2018.

"Kami tidak tahu soal insentif miliaran rupiah itu dan premi BPJS Kesehatan dikemanakan duitnya oleh direksi. Selama ini, kami fokus saja bekerja demi anak istri. Kami itu hanya bisa cuti pulang berlayar 3 kali saja setahun. Pengorbanan kami jadi sia-sia," keluhnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pelita Indonesia Djaya Captain Kendro selaku penanggungjawab para security itu, dihubungi melalui aplikasi pesan, belum memberikan tanggapan hingga berita diturunkan.

 

Pewarta: Agus Hamdan

Share on Google Plus

0 komentar :

Posting Komentar

Berita Terkini

Sekda Subang Selenggarakan Konferensi Pers Terkait Isu Strategis di Kab.Subang

Subang, JMI - Sekretaris Daerah Kabupaten Subang H. Asep Nuroni, S.Sos.,M.Si didampingi Asisten Daerah bidang Perekonomian dan ...