WWW.JURNAL MEDIA INDONESIA.COM

Kritikan Kebijakan Pemerintah Prov.Gorontalo dan Pemda Kab.Pohuwato Terkait Kebijakan yang Tidak Sesuai Demi Kepentingan Golongan Ditujukan Kepada Bapak Presiden RI

Gorontalo, JMI
- Pemda Kabupaten Pohuwato meminta regulasi kembali mengenai persoalan PT Pani Gord bekerja sama dengan PT Merdeka tentang berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh warga masyarakat Marisa.

Warga masyarakat yang mata pencaharian semata-mata tukang ojek dan penambang lokal merasa kecewa dengan hadirnya perusahan tersebut dan hanya menambah beban penderitaan yang dialami oleh masyarakat pohuwato termasuk orang pribumi (setempat) yang dianggap oleh pemerintah dijadikan anak tiri demi kepentingan individu.

Dari kehadiran perusahan yang berdiri megah di wilayah Marisa tersebut semakin lama semakin menderita, rakyat Penambang Marisa dan tukang ojek yang kesehariannya mencari nampak demi menghidupi keluarga kini makin sulit menuju kelokasi tersebut akibat terlalu banyak tindakan yang di luar dari batas kewajaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan terutama penutup jalan secara permanen yang mana dalam keseharian nya di lewati oleh para penambang dan tukang ojek lainnya.

Selain dari itu juga diduga perusahan sudah main paksa dengan membongkar KEM serta  milik warga yang menjadi tempat tinggal di lokasi tersebut.

Kami meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini bapak Presiden H.Prabowo Subianto untuk lebih memperhatikan nasib rakyat Marisa yang setiap hari di perlakukan oleh perusahaan dengan seenak-enaknya, hal ini tujuannya agar jangan sampai terjadi tindakan diluar batas, apa lagi pihak perusahaan untuk melakukan aksinya diduga sampai menyewa premanisme guna mengusir masyarakat yang tinggal lokasi tersebut.

Selain itu juga kegiatan perusahan yang setiap hari melakukan kegiatan Bom membuat masyarakat sekitar resah.
Kami dari tim Satgas OSB bekerja sama dengan Jurnal media Indonesia memperingatkan kepada pemerintah, untuk jangan rakyat di buat sesuka hati demi kepentingan tersebut. Atas nama rakyat memberikan mandat kepada pemerintah tujuannya untuk mensejahterakan rakyat bukan rakyat yang dijadikan jajahan demi  kepentingan golongan.

Untuk itu kami menanggapi hal yang paling utama keresahan warga dari kegiatan perusahaan ketika mendengar letusan yang begitu mengguncang sekali lagi, kami atas nama mewakili suara rakyat Pohuwato memohon kepada presiden Republik Indonesia untuk memperhatikan rakyat yang menderita akibat ulah dari perusahaan tersebut.

Sehingga berita ini kami terbitkan pada hari Rabu 17 September 2026 agar pemerintah pusat lebih memperhatikan nasib rakyat yang sudah lama hidup tidak berkecukupan 

Pewarta: Lukman Tahir 
Share on Google Plus

0 komentar :

Posting Komentar