Acara ini dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian serta Ketua KPK Firli Bahuri dan Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas selaku narasumber.
Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya mengatakan kegiatan rapat ini adalah hasil tindak lanjut dari 3 kasus Tindak Pidana Korupsi di awal tahun yang menjerat beberapa Kepala Daerah. Dirinya mengatakan korupsi yang dilakukan kepala daerah dipicu sejumlah alasan, salah satunya adalah sifat serakah dan kebutuhan yang tertera dalam beberapa poin yang ia sampaikan.
" Salah satu tindak pidana korupsi bisa terjadi karena greedy, serakah. Atau yang kedua karena need, situasi yang membuat Kepala Daerah melakukan Tindak Pidana Korupsi karena salah sistem. " ujarnya.
.
Tito menyebutkan adanya biaya politik yang tinggi saat pilkada menjadi sebab utama persentase Tindak Pidana Korupsi oleh Kepala Daerah sering terjadi. Bahkan pendapatan kepala daerah selama menjabat jika dihitung akan sulit menutupi pengeluaran biaya politik saat pilkada. Sehingga menurutnya kasus-kasus korupsi terjadi karena adanya sistem tersebut.
" Selain itu faktor Integritas dan budaya menyimpang seolah sudah menjadi tradisi seperti pemberian sejumlah uang agar pengurusan suatu dokumen dapat diproses lebih cepat, " ungkapnya.
" Yang paling menjadi perhatian kita adalah tentang sistem tentang tata kelolaan dari pemerintahan daerah itu sendiri. " Ujarnya.
.
Dirinya pun berharap Kasus Tindak Pidana Korupsi yang menjerat Kepala Daerah dapat ditekan sedini mungkin serta yang harus dilakukan oleh Kepala Daerah adalah memperbaiki sistem itu sendiri.
" Dengan sistem yang baik tidak akan terjadi korupsi, korupsi terjadi karena ada kekuasaan, ada kesempatan, dan kurangnya Integritas. " tegasnya.
Hadir mendampingi wakil Bupati Subang dalam kesempatan tersebut Kabag Hukum dan Kabag Pemerintahan.
AGUS HAMDAN/JMI/RED
0 komentar :
Posting Komentar